nusakini.com--Usai menghadiri rapat koordinasi nasional para camat di Hotel Arya Duta, Pekanbaru, Riau, Kamis (16/11). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, begitu keluar dari ruangan tempat acara rakor digelar, langsung dihadang puluhan wartawan. Pertanyaan pun banyak dilontarkan para kuli tinta pada orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri tersebut.  

" Terkait korupsi yang selalu bapak singgung?" tanya seorang wartawan, menanyakan tentang masalah korupsi yang dalam rakornas sempat disinggung Tjahjo dalam pidatonya. Mendengar pertanyaan itu Tjahjo langsung menjawab, kata dia, jangan pernah mentoleransi sekecil apapun penyelewengan anggaran. Berapa pun nilainya, jika itu salah, adalah tindak Korupsi.

" Kalau korupsi juga sama. Sekecil apapun anggaran di kecamatan," kata Tjahjo.

Karena itulah kata dia, ia tak pernah bosan mewanti-wanti, agar anggaran itu direncanakan dengan baik. Pahami area rawan korupsi. Mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Jangan sampai ada penyelewengan sekecil apa pun itu. Dan, perencanaan serta penyerapan anggaran harus fokus. Tepat sasaran. Jangan modusnya asal anggaran habis. Tak ada dampak signifikan, kalau sekedar hanya habis. Alokasi dan penggunaan anggaran harus ada buktinya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Intinya, kata Tjahjo, jangan sampai anggaran rakyat diselewengkan. Karena itu harus hati-hati dalam mengelola dan menggunakan anggaran. Apalagi sekarang penegak hukum, mulai KPK, kepolisian dan kejaksaan, terus mencermati pengelolaan anggaran di daerah. Banyak penyelewengan yang kemudian terbongkar. Tjahjo minta itu jadi bahan pelajaran, agar dikemudian hari tak terulang lagi.

" Perencanaan anggaraan jangan sampai diselewengkan. Dana hibah, dana bansos di tingkat provinsi, kota harus jangan itu-itu saja, harus benar-benar fokus. Yang ketiga, masih ada retribusi pajak, ini banyak yang ketangkep. Jual beli jabatan. Kemudian yang berkaitan dengan belanja barang dan jasa. Ini area rawan korupsi ini yang saya kira sangat menyedihkan," tuturnya.

Tjahjo menegaskan, dari sistem sebenarnya sudah baik. Ada pengawasan. Bahkan, KPK pun sampai turun ke tingkat paling bawah. Begitu juga dengan kepolisian dan kejaksaan. Jadi harus hati-hati dalam merencanakan, mengelola dan menggunakan anggaran rakyat.

 " Sistemnya sudah baik, KPK sudah turun sampai ke tingkat paling bawah, kejaksaan juga gerak, kepolisian gerak, kok ya masih tinggi. Apa enggak lihat visi. Orang hampir tiap hari mengupas masalah-masalah korupsi. Orang enggak jera juga," katanya.

Padahal, tiap hari di tayangkan di televisi, berita tentang korupsi. Harusnya itu membuat para kepala daerah, atau pemangku kebijakan berpikir seribu kali untuk melakukan penyelewengan. Kalau ia berpikir, pasti hati-hati dan memahami mana saja area rawan korupsi.

" Minimal kayak saya tiap hari lihat TV, lihat koran, lhiat online kan hati-hati akhirnya. Temen-temen saya mengingatkan, Pak ini hati-hati Pak jangan mau dikasih ini, jangan mau ini. Orang boleh kalau memberikan makanan, ajak makan itu boleh. Memberikan barang itu yang enggak boleh. Ini ada aturan di UU, gratifikasi dan sebagainya. Contoh jam 4 sore setelah presiden selesai memberi pengarahan, masih ada. Meningkat loh OTT ini semakin tinggi. Padahal aturannya jelas, mereka tahu. Mereka juga lihat TV, baca koran, lihat berita maraknya kasus korupsi," tutur Tjahjo panjang lebar.(p/ab)